Anggota Komisi III DPR, Muhammad Safi'i. Foto: Ria/jk

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat harus memiliki terobosan agar over kapasitas di dalam lapas tidak terus terjadi. 

Hal tersebut diungkapkan Anggota tim kunjungan kerja komisi III DPR Muhammad Safi’i  usai mendengar pemaparan data hunian dan kapaistas lapas di Jawa Barat yang mengalami over kapasitas mencapai 39,7 persen tahun 2017.

“Setiap kita kunjungan keluhannya pasti sama overkapsitas, kurang personil, dana operasional juga kurang. Maka dari itu kita menawarkan terobosan agar tidak terjadi lagi over kapasitas yaitu dengan merekonstruksi kembali penegak hukum,” tegas Romo sapaan akrabnya di Provinsi Jawa Barat, Kamis (14/12).

Lebih lanjut, politisi partai Gerindra itu mengatakan, kita tahu visi polisi dan jaksa adalah bagaimana menempatkan tahanan sebanyak-banyaknya. Sementara visinya Kemenkum Ham bagaimana tahanan cepat keluar. Hal tersebut dinilainya tidak sinkron.

“Hal ini terlihat dari pemaparan jumlah tahanan di dalam lapas, bandar narkoba mencapai 5.000 ribu lebih, sementara jumlah pengguna 2.000 jadi total hampir 10 ribu. Kenapa jumlah pengedar hampir 3 kali lipat dari pengguna, ini  mengedarkannya dimana, ini pasti ada yang salah,”ungkapnya.

Maka dari itu, untuk menghentikan sahwat memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam tahanan perlu ada terobosan Kemenkum Ham dengan tidak ingin menambah jumlah lapas dan merekonstruksi kembali penegakan hukum  

“Kalau baru pertama pengguna suruh bayar denda aja, suruh keluarganya awasi lebih murah, ada pemasukan negara dan pengawasan keluarga lebih efektif. Kalau korupsinya sedikit dan bukan gunung es suruh kembalikan saja.agar lapas tidak penuh.  Perlu ada sistem penegakan hukum, ini akan menjadi masukan dalam revisi UU Hukum Acara Pidana,” tandasnya. (ria,mp)